Syarat dan Ketentuan Menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Posted on

Apa itu PPPK

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal (6) bahwa Pegawai ASN terdiri atas :

  1. PNS
  2. PPPT

PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

PERSYARATAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL

  1. Usia min 20 tahun dan max 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.
  2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara.
  3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
  4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
  5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Mmemiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
  6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK

Jenis Jabatan PPPK

  1. JPT Utama/Madya
  2. Jabatan Fungsional
  3. Jabatan lain setara JA atau JPT Pratama

PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 94

  1. Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden
  2. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
  3. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
  4. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019Pasal (4)

  1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
  2. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
  3. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.
  4. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.
  5. Kebutuhan PPPK yang beke4ja pada instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.

PENGADAAN PPPK

UU ASN Pasal 94

  1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.
  2. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah.
  3. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.
  4. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
  5. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
  6. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
  7. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENILAIAN KINERJA PPPK

UU ASN Pasal 100

  1. Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
  2. Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
  3. Penilaian kinerja PPPK berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing.
  4. Penilaian kinerja PPPK didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.
  5. Penilaian kinerja PPPK dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
  6. Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
  7. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK

PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN

UU ASN Pasal 101

  1. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.
  2. Gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
  3. Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat dan APBD untuk PPPK di Instansi Daerah.
  4. Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengamanatkan pengaturan ketentuan gaji dan tunjangan PPPK dengan Peraturan Presiden yang saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 mengamanatkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mengatur teknis pemberian gaji dan tunjangan PPPK yang berkerja pada instansi pemerintah daerah. Tunjangan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

  1. Tunjangan keluarga;
  2. Tunjangan pangan;
  3. Tunjangan jabatan struktural;
  4. Tunjangan jabatan fungsional; atau
  5. Tunjangan lainnya.
  6. Selain gaji dan tunjangan-tunjangan, kepada PPPK dapat diberikan uang lembur, uang makan, vakasi, dan Tambahan Penghasilan Pegawai, serta diberikan perlindungan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PPPK

  1. PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
  2. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah.
  3. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud harus dievaluasi oleh PyB dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

PENGHARGAAN PPPK

  1. PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
  2. Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian: a.tanda kehormatan; b.kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau c.kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
  3. PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.

DISIPLIN

UU ASN Pasal 104

  1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.
  2. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
  3. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

UU ASN Pasal 105

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:

  1. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  2. meninggal dunia;
  3. atas permintaan sendiri;
  4. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
  5. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *